Sistem Pemerintahan Korea Utara

      SISTEM PEMERINTAHAN KOREA UTARA

Korea Utara, secara resmi disebut Republik Demokratik Rakyat Korea adalah sebuah negara di Asia Timur, yang meliputi sebagian utara Semenanjung Korea. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Pyongyang. Zona Demiliterisasi Korea menjadi batas antara Korea Utara dan Korea Selatan.

Semenanjung Korea diperintah oleh Kekaisaran Korea hingga dianeksasi oleh Jepang setelah Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Korea dibagi menjadi wilayah pendudukan Soviet dan Amerika Serikat. Korea Utara menolak ikut serta dalam pemilihan umum yang diawasi PBB yang diselenggarakan di selatan pada 1948, yang mengarah kepada pembentukan dua pemerintahan Korea yang terpisah oleh zone demiliterisasi. Baik Korea Utara maupun Korea Selatan kedua-duanya mengklaim kedaulatan di atas seluruh semenanjung, yang berujung kepada Perang Korea tahun 1950.

Korea Utara termasuk dalam negara satu-partai di bawah front penyatuan yang dipimpin oleh Partai Buruh Korea. Pemerintahan negara mengikuti ideologi Juche, yang digagas oleh Kim Il-sung, mantan pemimpin negara ini. Juche menjadi ideologi resmi negara ketika negara ini mengadopsi konstitusi baru pada 1972, kendati Kim Il-sung telah menggunakannya untuk membentuk kebijakan sejak sekurang-kurangnya awal tahun 1955. Sementara resminya sebagai republik sosialis, Korea Utara dipandang oleh sebagian besar negara sebagai negara kediktatoran totaliterstalinis. Pemimpin saat ini adalah Kim Jong-il, anak laki-laki dari Presiden Abadi Kim Il-sun.

Korea Utara adalah negara yang menyatakan secara sepihak sebagai negara Juche (percaya dan bergantung kepada kekuatan sendiri).Pemujaan kepribadian terhadap Kim Il-sung dan Kim Jong-il dilakukan secara terorganisir. Setelah mangkatnya Kim Il-sung pada 1994, ia tidak digantikan melainkan memperoleh gelar "Presiden Abadi", dan dikuburkan di Istana Memorial Kumsusan di Pyongyang pusat.

Meskipun kedudukan presiden dipegang oleh Kim Il-sung yang telah meninggal, kepala negara de facto adalah Kim Jong-il, yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara. Badan legislatif Korea Utara adalah Majelis Tertinggi Rakyat, kini diketuai oleh Kim Yong-nam. Tokoh pemerintahan senior lainnya adalah Kepala Pemerintahan Kim Yong-il.

Korea Utara adalah negara yang menganut sistem satu partai. Partai yang memerintah adalahFront Demokratik untuk Reunifikasi Tanah Air, sebuah koalisi Partai Buruh Korea dan dua partai kecil lainnya, Partai Demokratik Sosial Korea dan Partai Chongu Chondois. Partai-partai ini mengajukan semua calon untuk menempati posisi pemerintahan dan memegang semua kursi di Majelis Tertinggi Rakyat

Maria Vianney Gracia 12G

Sistem Pemerintahan Spanyol

Sistem pemerintahan Spanyol yang bersifat monarki parlementer ini membuat bentuk pemerintahannya dikuasai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki parlementer kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet (perdana menteri) dan bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara (symbol kekuasaan) yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat.

Pemegang kekuasaan, pemerintah, dan pembuat aturan, diserahkan kepada parlemen dan dipimpin perdana menteri nan ditunjuk oleh raja, yang biasanya dari partai pemenang pemilihan umum. Sistem pemerintahan Spanyol dipimpin oleh Kepala  Negara Raja Juan Carlos I (sejak 22 November 1975), Putra Mahkota Pangeran Felipe. Sedangkan jabatan ini saat ini dipegang oleh Jose Luis Rodriqueaz Zapatero.

Sejak 17 April 2004, perdana menterinya ialah Jose Luis Rodriguez Zapatero. Perdana menteri ini berasal dari Partai Sosialis Buruh (Partido Socialista Obrero de Espana/PSOE). Ini ialah periode pemerintahan kedua yang ia pegang. Perdana menteri dibantu oleh tiga wakil dan fungsinya sebagai berikut:

• Wakil Perdana Menteri I - sebagai juru bicara kabinet
• Wakil Perdana Menteri II - sebagai menteri ekonomi dan keuangan
• Wakil Perdana Menteri III - sebagai menteri administrasi publik

Badan Legislatif
Badan legislatif Spanyol (Cortes Generales) ialah parlemen bekameral yang terdiri atas:

• Kongres Deputi (Majelis Rendah)
• Senat (Majelis Tinggi)

Badan legislatif ini mempunyai otoritas membuat dan menetapkan hukum dan konstitusi. Namun, karena Spanyol merupakan anggota Uni Eropa (EU), mau tidak mau harus membagi otoritas ini dengan EU.

Badan Yudikatif
Badan yudikatif Spanyol hampir sama dengan Indonesia, yaitu Mahkamah Agung atau dalam bahasa lokalnya disebut Tribunal Supremo.

Sistem Otonomi
Sistem otonomi Spanyol membagi Spanyol ke dalam 17 komunitas otonom setingkat provinsi yang terdiri dari 50 kota, dan 2 kota otonom, dimana secara keseluruhan di dalamnya terdapat 8.098 municipalities. Komunitas otonom memiliki kekuasaan otonomi di bidang fiskal dan legislatif.

Pada pemilihan kepala daerah untuk komunitas otonom dan kota otonom (Ceuta dan Melilla) kemenangan kepala daerah akan bergantung pada proporsi suara yang diperoleh dan dukungan legislatif dalam penerimaan program calon kepala daerah.

Sistem ini kelihatannya rentan terhadap mosi tidak percaya yang mungkin berakhir dengan pemberhentian Putra Mahkota kepala daerah. Namun konstitusi melindungi dan mengondisikan pemberhentian Putra Mahkotakepala daerah harus dengan mengajukan calon alternatif sebagai pembanding. Dalam tahap ini, berbagai niat buruk untuk mengganti pejabat tanpa kualifikasi lebih unggul dapat dicegah.

Sistem ini memberi dampak dan manfaat sebagai berikut:
a)      Pemilihan legislatif lokal yang selanjutnya akan mengesahkan seorang kepala daerah merupakan ekspresi pelaksanaan otonomi daerah. Di sana, selain otonomi fiskal yang semakin besar, kekuasaan legislatif lokal juga mencakup penetapan berbagai kebijakan, baik bagi komunitas maupun kota otonomnya. Namun sistem ini sering diganggu oleh seruan untuk memisahkan diri seperti yang sering diupayakan daerah Catalunya dan Pais Vasco dan dapat mempengaruhi daerah lain untuk mengikutinya seperti Navarra dan Galicia.

b)      Meski pada umumnya rakyat Spanyol menerima sistem monarki parlementer, namun terdapat sekelompok generasi muda Spanyol yang menolaknya dengan alasan tiap orang lahir dengan hak dan kewajiban yang sama (tak satupun dilahirkan dengan hak istimewa).

Aliya Luna P

Sistem Pemerintahan Denmark

Denmark adalah sebuah negara monarki tertua di benua Eropa - memiliki raja dan ratu, perdana menteri dan kabinet, juga parlemen. Bentuk negara Denmark adalah kesatuan, dan negara ini merupakan negara demokrasi. Nama resminya adalah Kingdom of Denmark, atau Kongeriget Danmark dalam bahasa nasionalnya.

Di Denmark, kewenangan eksekutif dilaksanakan atas nama raja oleh perdana menteri dan menteri kabinet yang memimpin departemen. Saat ini, Denmark dikepalai oleh Ratu Margrethe II sebagai kepala negara, dan Perdana Menteri Loekke Lars Rasmussen sebagai kepala pemerintahan. Dewan negara sebagai kabinet ditunjuk oleh Raja Pemilihan. Dalam teori doktrin yang berlaku, parlemen terdiri dari 175 anggota, dipilih oleh mayoritas proporsional, ditambah dengan 2 anggota masing-masing dari Greenland dan Kepulauan Faroe. Pemilu parlemen diadakan setidaknya 4 tahun sekali, namun, perdana menteri dapat memajukan jadwal pemilu. Jika parlemen melakukan mosi tidak percata terhadap perdana menteri sehingga pemerintahan terhenti.

The Folketing adalah legislatif nasional yang memiliki otoritas legislatif tertinggi menurut doktrin kedaulatan parlemen. Menteri bertanggung jawab untuk Folketinget (DPR Denmark), yang mampu membuat undang-undang tentang masalah apapun dan tidak terikat oleh keputusan pendahulunya. Saat ini, cabang legislatif dipegang oleh Majelis Rakyat unikameral atau Folketing. Folketing memiliki 179 kursi, termasuk 2 dari Greenland dan 2 dari Kepulauan Faroe.

Mahkamah Agung terdapat di lembaga pemerintahan yudikatif. Mahkamah Agung adalah hakim yang diangkat untuk hidup dengan raja.

Sumber:

http://megaega0906.blogspot.co.id/2015/10/bentuk-dan-sistem-pemerintahan-denmark.html

http://catatan-cii-uwa.blogspot.co.id/2010/10/sistem-pemerintahan-denmark.html

Livita

Sistem Pemerintahan Uni Emirat Arab

Sistem Pemerintahan Uni Emirat Arab

Abstrak

Uni Emirat Arab secara garis besar didasarkan oleh sistem federal, presidensial dan monarki mutlak, yang merupakan bentuk monarki yang berprinsip seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya. Berbeda dengan sistem monarki konstitusional, perdana menteri dalam kerajaan monarki mutlak hanya memainkan peranan simbolis. Uni Emirat Arab merupakan federasi dari tujuh monarki independen seperti Emirat Abu Dhabi dan Emirat Dubai. Secara konvensional, pemimpin Abu Dhabi ialah Presiden Uni Emirat Arab dan Kepala Negara, sedangkan pemimpin Dubai ialah Perdana Menteri Uni Emirat Arab yang merupakan kepala pemerintah.

Eksekutif
Setiap Emirat memiliki pemimpinnya masing-masing. Setiap perkembangan kepemerintahan di masing-masing Emirat ditentukan oleh pemimpinnya. Posisi Presiden (Kepala Negara) dan Wakil Presiden dieleksi oleh para tujuh pemimpin setiap Emirat, termasuk Federal Supreme Council, yang juga memiliki pemimpin dan wakil pemimpin sendiri, lima tahun setiap periode, lalu Badan Kabinet (Council of Ministers) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, dan National Assembly, yang teridiri dari 40 peserta yang merupakan bagian konsultan yang dipilih langsung oleh pemimpin Emirat. Tanggung jawab bagian eksekutif termasuk hubungan antarnegara, keamanan dan pertahanan, masalah imigrasi dan kewarganegaraan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keuangan, telefon, dsb.

Legislatif
Federal National Council (FNC) atau al-Majlis al-Watani al-Ittihadi adalah bagian legislatif Uni Emirat Arab dan terdiri dari 40 peserta. Setengah dipilih oleh pemimpin Emirat mereka masing-masing dan memegang semua wewenang politik badan tersebut. Yang tersisa, yang hanya meiliki tugas penasehat dan bertenggang selama dua tahun setiap periodenya dipilih oleh 6,689 peserta dari badan eleksi yang dipilih oleh pemimpin Emirat. Partai Politik tidak diperbolehkan di UEA. FNC mengurus kinerja konsultan. FNC memiliki wewenang memeriksan dan mengamandemen segala ajuan legislatif yang diajukan namun tidak dapat me-veto ajuan-ajuan tersebut. FNC juga dapat memepertanyakan kinerja perdana menteri secara langsung.

Yudikatif
Bagan Yudikatif Federal merupakan bagian independent dan termasuk Mahkamah Agung Tinggi Federal dan Pengadilan Tingkat Pertama. Pemimpin Mahkamah Agung memilik lima hakim yang dikepalai oleh seorang presiden Mahkamah Agung. Hakim bertanggung jawab dalam menentukan apabila hukum-hukum negara konstitusional, menengahi dan memastikan keadalan diantara masalah-masalah antar-Emirat. Bagian ini juga memiliki wewenang untuk mengadili kasus yang berhubungan dengan kabinet dan pimpinan tinggi negara. Walaupun hukum sekular digunakan, basis dari legislatif adalah Hukum Sharia (Hukum Islam).

Oleh: Orrick Clayment Afianto / 12G

1. Sistem Pemerintahan

Arab Saudi menggunakan sistem Kerajaan atau Monarki. Sistem pemerintahan yang digunakan negara ini adalah sistem negara Islam, dimana Alquran dan Syariat menjadi dasar dari pemerintahan yang dijalankan Sistem pemerintahan Arab Saudi sendiri adalah presidensil karena dipimpin oleh seorang raja. Raja selain menjadi kepala negara juga memiliki beberapa peran disini sehingga sistem pemerintahanya disebut juga sebagai monarki absolut. Raja Arab Saudi memiliki beberapa peran :
            – Kepala Negara
            – Perdana Menteri
            – Panglima Angkatan Perang
            – Penjaga dua tempat suci
            – Mengangkat/Memberhentikan Dewan Menteri
            – Menafsirkan hukum Arab Saudi tidak mengenal sistem kepartaian.

            Tidak ada pemilihan umum, kalaupun ada hanya untuk memilih pemimpin lembaga legislatif dan yudikatif yang ditentukan oleh raja. Arab Saudi memiliki tiga lembaga yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. -Badan Eksekutif – Disebut juga sebagai “Dewan Menteri Pemerintahan Arab Saudi”. Beranggotakan Raja sebagai perdana menteri, wakil perdana menteri, menteri – menteri negara dan penasihat raja

Gede binar 12G

Sistem Pemerintahan di Finlandia

      Finlandia adalah republik, dan pemerintah didasarkan pada konstitusi tahun 2000 yang sudah direvisi. Presiden, kepala negara, dipilih untuk menjabat selama enam tahun oleh rakyat. Presiden memegang kekuasaan eksekutif dengan kabinet (Dewan Negara). Kekuasaan legislatif terletak pada parlemen 200-kursi unikameral (satu rumah), atau Eduskunta. Pemilihan Eduskunta diadakan setidaknya setiap empat tahun sekali. Keputusan penting, seperti menyatakan perang, harus disetujui oleh parlemen.

Cabang yudisial memiliki tiga tingkat: pengadilan lokal, enam pengadilan banding regional, dan Mahkamah Agung. Pengadilan lokal biasanya dipimpin oleh tiga panel dan pimpinan yang memiliki pelatihan hukum. Hakim profesional bertanggung jawab untuk keputusan di tingkat banding. Mahkamah Agung memiliki 22 hakim yang diangkat oleh presiden. Mereka biasanya bertugas seumur hidup. Semua warga negara yang berusia 18 tahun atau lebih memiliki hak pilih. Hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi. Pria harus ikut wajib militer atau dinas alternatif.

Sistem Kabinet

Finlandia menggunakan sistem semi-presidensial dengan parlemen. Presiden Finlandia bertanggung jawab terhadap kebijakan luar negeri sedangkan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinetnya, Valtioneuvosto atau Statsrådet, yang terdiri dari perdana menteri dan menteri untuk berbagai departemen.

Parlemen Finlandia yang disebut Eduskunta atau Riksdag beranggotakan 200 orang dan merupakan otoritas legislatif tertinggi di negara tersebut. Parlemen ini bisa mengubah Konstitusi Finlandia dan mengalahkan hak veto presiden. Legislasi bisa diusulkan oleh kabinet ataupun dari anggota Eduskunta yang dipilih untuk empat tahun dengan representasi proporsional.

Sistem Perwakilan (Legislatif)

1. Menjamin kemerdekaan dan kebebasan berekspresi setiap individu.

2. Persaingan ekonomi dijalankan oleh golongan swasta.

3. Setiap orang berhak menganut maupun tidak menganut agama.

4. Kekuasaan politik berdasarkan suara dominan.

5. Negara tidak mencampuri urusan pribadi warga negaranya.

6. Solidaritas sosial tidak berkembang karena tumbuhnya persaingan bebas.

Sistem Peradilan (Yudikatif)

Konstitusi saat ini ditulis ulang pada tanggal 1 Maret 2000, yang pertama diadopsi pada tanggal 17 Juli 1919. Asli terdiri empat hukum konstitusional dan beberapa amandemen , yang menggantikan kedua. Sistem hukum perdata didasarkan pada hukum Swedia . Mahkamah Agung ( Finlandia : korkein oikeus ( KKO ) , Swedia : högsta domstolen ) dapat meminta undang-undang yang menafsirkan atau memodifikasi hukum yang ada . Hakim diangkat oleh Presiden.

Konstitusi Finlandia dan tempatnya dalam sistem peradilan yang tidak biasa dalam bahwa tidak ada mahkamah konstitusi dan mahkamah agung tidak memiliki hak yang tegas untuk menyatakan hukum konstitusional . Pada prinsipnya , konstitusionalitas undang-undang di Finlandia diverifikasi oleh suara sederhana di parlemen (lihat kedaulatan Parlemen ) . Namun, Komite Hukum Konstitusi ( Finlandia : perustuslakivaliokunta , Swedia : grundlagsutskottet ) dari parlemen ulasan tagihan-tagihan ragu dan merekomendasikan perubahan , jika diperlukan . Dalam prakteknya , Komite Hukum Konstitusi memenuhi tugas peradilan konstitusi . Sebuah keganjilan Finlandia adalah kemungkinan untuk membuat pengecualian terhadap konstitusi dalam hukum biasa yang diberlakukan pada prosedur yang sama seperti amandemen konstitusi .Sebagai kekuatan ini , yang sesuai dengan perintah eksekutif AS, mempengaruhi hak-hak dasar konstitusional , hukum diberlakukan dengan cara yang sama sebagai amandemen konstitusi . Namun, dapat dicabut dengan cara yang sama sebagai hukum biasa. Selain preview oleh Komite Hukum Konstitusi , semua pengadilan Finlandia hukum memiliki kewajiban untuk mendahulukan konstitusi ketika ada konflik yang jelas antara konstitusi dan undang-undang biasa. 

Sistem peradilan Finlandia adalah sistem hukum sipil terbagi antara pengadilan dengan yurisdiksi perdata dan pidana biasa dan pengadilan administratif dengan yurisdiksi atas litigasi antara individu dan administrasi publik . Hukum Finlandia dikodifikasi dan berdasarkan hukum Swedia dan dalam arti yang lebih luas , hukum perdata atau hukum Romawi . Sistem pengadilan untuk yurisdiksi perdata dan pidana terdiri dari pengadilan lokal ( käräjäoikeus , tingsrätt ) , pengadilan banding daerah ( hovioikeus , hovrätt ) , dan Mahkamah Agung ( korkein oikeus , högsta domstolen ) . Cabang administrasi keadilan terdiri dari pengadilan administrasi ( hallinto - oikeus , förvaltningsdomstol ) dan Agung Pengadilan Tata Usaha ( korkein hallinto - oikeus , högsta förvaltningsdomstolen ) . Selain pengadilan biasa, ada beberapa pengadilan khusus di cabang-cabang tertentu dari administrasi. Ada juga Pengadilan Tinggi Pemakzulan untuk tuntutan pidana terhadap pemegang jabatan tinggi tertentu.

Johan David Purwadi

Sistem Pemerintahan Kanada

Sistem Pemerintahan Kanada

Pada dasarnya Kanada menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan sistem parlementer yang mengikuti model pemerintahan Inggris. Kanada dikepalai oleh ratu Inggris yakni Ratu Elizabeth II dimana kekuasannya diwakilkan kepada seorang Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal merupakan perwakilan pribadi Ratu Elizabet II dan juga sebagai kepala parlemen Kanada yang resmi dengan kekuasaan yang sangat terbatas. Parlemen Kanada terdiri dari Senat dan House of Common. Sebagai negara yang menganut monarki konstitusional, Kanada juga sebenarnya dipimpin oleh seorang perdana menteri yang bertanggung jawab dalam sebuah kabinet.

Eksekutif:

Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh PM dan kabinet, yang seluruh anggotanya disumpah dalam Dewan Kaukus Umum Kanada. Gubernur Jenderal mengangkat Perdana Menteri Kanada (PM), yang biasanya merupakan pemimpin partai politik yang memegang kursi terbanyak dalam Majelis Perwakilan Rendah. PM dalam penunjukan Kabinet mempertimbangkan usulan dari konvensi anggota partai PM dalam Majelis Perwakilan Rendah dan Senat.

Legislatif:

Cabang pemerintahan legislatif, yaitu Parlemen, memiliki 2 kursi: Majelis Perwakilan Rendah yang diangkat dan Senat yang diangkat. Pemilihan untuk Majelis Perwakilan Rendah dilakukan oleh Gubernur Jenderal berdasarkan rekomendasi PM, dan harus terjadi tak kurang dari 5 tahun setelah pemilihan sebelumnya.

Yudikatif:

Mahkamah Agung Kanada memiliki sembilan hakim yang dipilih oleh gubernur jenderal sesuai rekomendasi PM dan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Kanada. Yurisdiksi dibatasi dalam suatu teritori. Mahkamah Agung Kanada merupakan pemutus hukum yang terakhir.

Jennifer Janto 12G