Sistem Pemerintahan Estonia

Sistem Pemerintahan Estonia

Pembagian administratif
Republik Estonia terbagi menjadi 15 county (Maakonnad). Dokumen pertama yang menuliskan pembagian administratif dan politik Estonia berasal dari Babad Henry dari Livonia, yang ditulis pada abad ke-13, sezaman dengan Perang Salib Utara.
Sebuah maakond (county) adalah pembagian administratif tingkat tertinggi Estonia. Pemerintah county (Maavalitsus) tiap-tiap county dipimpin oleh gubernur county(Maavanem), yang mewakili pemerintah pusat di tataran daerah. Gubernur ditunjuk oleh Pemerintah Republik Estonia untuk masa jabatan lima tahun. Telah terjadi beberapa perubahan perbatasan antar-county di Estonia setelah kemerdekaannya, yang paling terkenal adalah pembentukan County Valga (yang pernah menjadi bagian dari County Võru, Tartu, dan Viljandi) dan County Petseri (daerah ini diperoleh dari Rusia berdasarkanTraktat Perdamaian Tartu tahun 1920).
Pada periode kekuasaan Soviet, County Petseri diduduki dan diserahkan kepada Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia pada tahun 1945, pada saat itu ia menjadi salah satu oblast yang dimiliki Pskov. Oblast-oblast itu didirikan kembali pada tanggal 1 Januari 1990 di dalam perbatasan wilayah-wilayah periode Soviet. Karena berbagai perbedaan antara susunan terkini dan susunan historis (sebelum tahun 1940, dan kadang-kadang sebelum tahun 1918), perbatasan historis masih digunakan dalam bidang etnologi, yang mewakili perbedaan budaya dan kebahasaan secara lebih baik.
Estonia dibagi ke dalam 15 county (maakond). Tiap-tiap county dibagi lagi ke dalam beberapa munisipalitas(omavalitsus), yang menjadi tataran terendah pembagian wilayah di Estonia. Ada dua jenis munisipalitas: munisipalitas perkotaan – linn (kota kecil), dan munisipalitas perdesaan – vald (paroki). Tidak ada perbedaan status di antara kedua-duanya. Tiap-tiap munisipalitas adalah satuan pemerintah mandiri yang memiliki badan legislatif dan eksekutif. Munisipalitas di Estonia meliputi seluruh wilayah negara.
Sebuah munisipalitas dapat terdiri dari satu tempat berpenduduk atau lebih. Tallinn terbagi ke dalam delapan distrik (linnaosa) dengan kapasitas pemerintahan mandiri terbatas (Haabersti, Kesklinn (pusat), Kristiine, Lasnamäe, Mustamäe, Nõmme, Pirita, dan Põhja-Tallinn).
Ukuran munisipalitas berbeda-beda, mulai dari Tallinn dengan 400.000 penduduk hingga Ruhnu yang hanya berpenduduk 60 jiwa. Karena lebih dari dua per tiga munisipalitas di Estonia berpenduduk kurang dari 3.000 jiwa, banyak munisipalitas-munisipalitas itu harus saling bekerja sama dalam mengelola fungsi pelayanan dan administratif. Ada juga upaya-upaya reformasi administratif untuk menggabungkan munisipalitas-munisipalitas yang berukuran kecil. Terhitung hingga bulan Maret 2008, secara keseluruhan terdapat 227 munisipalitas di Estonia, 33 di antaranya bercirikan perkotaan sedangkan 193 lainnya bercirikan perdesaan.

Parlemen
Parlemen (bahasa Estonia: Riigikogu) atau cabang legislatif Estonia dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan empat tahun menurut prinsipperwakilan proporsional. Estonia adalah republik parlementer demokratis. Sistem politik Estonia bergerak berdasarkan Konstitusi 1992. Parlemen Estonia beranggota 101 orang dan memengaruhi penyelenggaraan pemerintah nasional, terutama dalam hal menentukan pendapatan dan belanja negara (menyelenggarakan perpajakan dan menyerap anggaran). Pada waktu yang sama, parlemen berhak mengeluarkan pernyataan, pengumuman, dan seruan kepada rakyat Estonia; mengesahkan, menyangkal, atau membatalkan traktat/perjanjian internasional dengan negara lain maupun organisasi internasional, dan menentukan pinjaman pemerintah.
Riigikogu memilih dan mengangkat beberapa pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Republik Estonia. Selain itu, atas dasar pengajuanPresiden Estonia, Riigikogu mengangkat Ketua Mahkamah Nasional, Ketua Bank Estonia, Auditor Umum (semacam Kepala Badan Pemeriksa Keuangan), Kanselir Hukum, dan Panglima Militer Estonia. Seorang anggota Riigikogu berhak meminta penjelasan dari lembaga eksekutif. Ini memungkinkan para anggota parlemen mengamati kegiatan lembaga eksekutif dan seluruh pejabat tinggi yang ditulis di atas.

Pemerintah
Pemerintah (bahasa Estonia: Vabariigi Valitsus) atau cabang eksekutif Estonia dibentuk oleh Perdana Menteri Estonia, dicalonkan oleh presiden, dan disetujui oleh parlemen. Pemerintah menjalankan kekuasaan eksekutif berdasarkan Konstitusi Estonia dan perundang-undangan Republik Estonia dan terdiri dari 12 menteri, termasuk perdana menteri. Perdana menteri juga berhak mengangkat menteri lainnya, di mana menteri tersebut akan mengurusi tugas tertentu, dan ada juga menteri yang tidak memiliki kementerian, menjadi menteri tanpa portofolio, yang pada saat ini hanya Menteri Daerah.
Perdana menteri berhak mengangkat paling banyak tiga menteri, karena batasan jumlah menteri di dalam satu pemerintahan adalah 15. Pemerintah ini juga disebut sebagai kabinet. Kabinet memikul tanggung jawab kebijakan dalam dan luar negeri, yang ditentukan oleh parlemen; kabinet mengarahkan dan mengkoordinasi tugas lembaga-lembaga pemerintahan dan memikul segala pertanggung jawaban terhadap apapun yang wujud dalam kewenangan kekuasaan eksekutif. Pemerintah, dikepalai oleh Perdana Menteri, dengan demikian mewakili kepemimpinan politik negara ini dan membuat keputusan atas nama seluruh dewan eksekutif.
Estonia menganut pembangunan negara dan pemerintahan elektronik. Sejak tahun 2000, Pemerintah Estonia tidak lagi menggunakan kertas dalam rapat kabinet, sebagai gantinya digunakanlah jejaring dokumentasi elektronik melalui Internet. Hasilnya, kompetisi proyek Komisi Eropa untuk mengirimkan dokumentasi elektronik sektor publik, di mana pertukaran dokumen elektronik telah melibatkan 500 lembaga, termasuk semua kementerian, pemerintah county, dan hampir semua departemen dan inspeksi pemerintah, Estonia dinyatakan yang terbaik di Eropa. Pemungutan suara melalui Internet digunakan dalam pemilihan umum di Estonia. Pemungutan suara melalui Internet pertama dilakukan dalam pemilihan umum lokal pada tahun 2005, dan yang pertama dalam pemilihan umum parlemen adalah Pemilihan umum parlemen Estonia, 2007, di mana 30.275 orang menyalurkan suaranya melalui Internet. Para pemilik suara berkesempatan untuk membatalkan suara elektronis mereka dalam pemilihan umum tradisional, jika mereka menghendakinya. Pada tahun 2009, Reporters Without Borders melaporkan hasil kajiannya dalam Indeks Kebebasan Pers Global ke-8, mendudukkan Estonia pada peringkat ke-6 dari 175 negara. Dalam laporan pertama Indeks Keadaan Kebebasan Dunia, Estonia menduduki peringkat pertama dari 159 negara.

Menurut Konstitusi Estonia (bahasa Estonia: Põhiseadus), kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Rakyat menjalankan kekuasaan tertinggi negara melalui pemilihan umum untuk memilih anggota Riigikogu, ini berlaku bagi warga negara yang memiliki hak pilih. Kepala negara dijabat oleh Presiden Estonia, yang memberikan persetujuan terhadap undang-undang yang diloloskan oleh Riigikogu, juga berhak menolaknya dan mengajukan rancangan undang-undang baru.
Tetapi, presiden tidak terlalu sering menggunakan hak ini, ia lebih berperan dalam hal seremonial. Ia dipilih oleh Riigikogu, dan harus mencapai dua per tiga suara. Apabila calon tidak meraih jumlah suara yang dipersyaratkan, maka hak untuk memilih presiden beralih kepada sebuah badan pemilihan, yang terdiri dari 101 anggota Riigikogu dan perwakilan dari dewan-dewan lokal. Seperti cakupan-cakupan lainnya, penyusunan hukum di Estonia telah berhasil diintegrasikan dengan Zaman Informasi.

Yudikatif
Kekuasaan peradilan tertinggi dijalankan oleh Mahkamah Agung atau Riigikohus, yang beranggotakan 19 hakim.Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh parlemen untuk masa jabatan 9 tahun atas saran presiden.

By:Nursechan Arya P.