Sistem Pemerintahan Spanyol

Sistem pemerintahan Spanyol yang bersifat monarki parlementer ini membuat bentuk pemerintahannya dikuasai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki parlementer kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet (perdana menteri) dan bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara (symbol kekuasaan) yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat.

Pemegang kekuasaan, pemerintah, dan pembuat aturan, diserahkan kepada parlemen dan dipimpin perdana menteri nan ditunjuk oleh raja, yang biasanya dari partai pemenang pemilihan umum. Sistem pemerintahan Spanyol dipimpin oleh Kepala  Negara Raja Juan Carlos I (sejak 22 November 1975), Putra Mahkota Pangeran Felipe. Sedangkan jabatan ini saat ini dipegang oleh Jose Luis Rodriqueaz Zapatero.

Sejak 17 April 2004, perdana menterinya ialah Jose Luis Rodriguez Zapatero. Perdana menteri ini berasal dari Partai Sosialis Buruh (Partido Socialista Obrero de Espana/PSOE). Ini ialah periode pemerintahan kedua yang ia pegang. Perdana menteri dibantu oleh tiga wakil dan fungsinya sebagai berikut:

• Wakil Perdana Menteri I - sebagai juru bicara kabinet
• Wakil Perdana Menteri II - sebagai menteri ekonomi dan keuangan
• Wakil Perdana Menteri III - sebagai menteri administrasi publik

Badan Legislatif
Badan legislatif Spanyol (Cortes Generales) ialah parlemen bekameral yang terdiri atas:

• Kongres Deputi (Majelis Rendah)
• Senat (Majelis Tinggi)

Badan legislatif ini mempunyai otoritas membuat dan menetapkan hukum dan konstitusi. Namun, karena Spanyol merupakan anggota Uni Eropa (EU), mau tidak mau harus membagi otoritas ini dengan EU.

Badan Yudikatif
Badan yudikatif Spanyol hampir sama dengan Indonesia, yaitu Mahkamah Agung atau dalam bahasa lokalnya disebut Tribunal Supremo.

Sistem Otonomi
Sistem otonomi Spanyol membagi Spanyol ke dalam 17 komunitas otonom setingkat provinsi yang terdiri dari 50 kota, dan 2 kota otonom, dimana secara keseluruhan di dalamnya terdapat 8.098 municipalities. Komunitas otonom memiliki kekuasaan otonomi di bidang fiskal dan legislatif.

Pada pemilihan kepala daerah untuk komunitas otonom dan kota otonom (Ceuta dan Melilla) kemenangan kepala daerah akan bergantung pada proporsi suara yang diperoleh dan dukungan legislatif dalam penerimaan program calon kepala daerah.

Sistem ini kelihatannya rentan terhadap mosi tidak percaya yang mungkin berakhir dengan pemberhentian Putra Mahkota kepala daerah. Namun konstitusi melindungi dan mengondisikan pemberhentian Putra Mahkotakepala daerah harus dengan mengajukan calon alternatif sebagai pembanding. Dalam tahap ini, berbagai niat buruk untuk mengganti pejabat tanpa kualifikasi lebih unggul dapat dicegah.

Sistem ini memberi dampak dan manfaat sebagai berikut:
a)      Pemilihan legislatif lokal yang selanjutnya akan mengesahkan seorang kepala daerah merupakan ekspresi pelaksanaan otonomi daerah. Di sana, selain otonomi fiskal yang semakin besar, kekuasaan legislatif lokal juga mencakup penetapan berbagai kebijakan, baik bagi komunitas maupun kota otonomnya. Namun sistem ini sering diganggu oleh seruan untuk memisahkan diri seperti yang sering diupayakan daerah Catalunya dan Pais Vasco dan dapat mempengaruhi daerah lain untuk mengikutinya seperti Navarra dan Galicia.

b)      Meski pada umumnya rakyat Spanyol menerima sistem monarki parlementer, namun terdapat sekelompok generasi muda Spanyol yang menolaknya dengan alasan tiap orang lahir dengan hak dan kewajiban yang sama (tak satupun dilahirkan dengan hak istimewa).

Aliya Luna P