Sistem Pemerintahan Norwegia

Eksekutif

·      Sistem pemerintahan monarki konstitusional

·      Raja sebagai kepala negara dengan kekuasaan simbolis; tetapi masih menjadi simbol persatuan negara

·      Secara formal, Council of State atau Dewan Negara yang dikepalai oleh Perdana Menteri diangkat oleh raja

·      Raja akan meminta ketua dari blok parlementer yang memiliki mayoritas dalam Storting (“Dewan Agung”) untuk membentuk pemerintahan

·      Badan pemerintahan eksekutif terdiri dari berbagai kementerian:

• Kantor Perdana Menteri (Statsministerens kontor)
• Kementerian Pertanian dan Pangan (Landbruks- og matdepartementet)
• Kementerian Anak-anak dan Kesetaraan (Barne- og likestillingsdepartementet)
• Kementerian Kebudayaan dan Gereja (Kultur- og kirkedepartementet)
• Kementerian Pertahanan (Forsvarsdepartementet)
• Kementerian Pendidikan dan Riset (Kunnskapsdepartementet)
• Kementerian Lingkungan (Miljøverndepartementet)
• Kementerian Keuangan (Finansdepartementet)
• Kementerian Perikanan dan Pesisir (Fiskeri- og kystdepartementet)
• Kementerian Luar Negeri (Utenriksdepartementet)
• Kementerian Administrasi Pemerintahan dan Pembaruan (Fornyings- og administrasjonsdepartementet)
• Kementerian Layanan Kesehatan dan Perawatan (Helse- og omsorgsdepartementet)
• Kementerian Keadilan dan Kepolisian (Justis- og politidepartementet)
• Kementerian Ketenagakerjaan dan Penyertaan Sosial (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
• Kementerian Pemerintahan Lokal dan Perkembangan Regional (Kommunal- og regionaldepartementet)
• Kementerian Perminyakan dan Energi (Olje- og energidepartementet)
• Kementerian Perdagangan dan Industri (Nærings- og handelsdepartementet)
• Kementerian Transportasi dan Komunikasi (Samferdselsdepartementet)

Legislatif

·      Terdiri atas Storting (“Dewan Agung”)

·      Bersifat unikameral sejak 2009

·      Anggota Storting ditentukan oleh pemilihan umum setiap 4 tahun sekali, di mana setiap orang berusia di atas 18 tahun dapat berpartisipasi

·      Anggota Storting dipilih dari beberapa partai politik di Norwegia

·      Ada 169 anggota Storting (sebelum 12 September 2005 terdiri dari 165 orang)

Yudikatif

·      Susunan mahkamah bersifat hirarkis, dengan Mahkamah Agung memiliki kekuasaan tertinggi

·      Negara dibagi menjadi enam distrik banding; dengan pengadilan banding di Oslo, Hamar, Skien, Bergen, Trondheim, Tromsø

·      Setiap pengadilan banding (lagmannsrett) dikepalai seorang presiden jaksa senior dan setiap pengadilan banding memiliki beberapa jaksa banding

·      Ada 83 pengadilan distrik (tingrett) yang merupakan instansi pertama dari sistem pengadilan

Audrey Valenska Artavasya Sigit 12G

https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Norway

https://www.regjeringen.no/en/the-government/the-government-at-work1/id85844/

https://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary_of_Norway