Thursday, November 17, 2016

Sistem Pemerintahan Negara Federasi Rusia 

Sebelum tahun 1917, Rusia merupakan sebuah Kekaisaran-disebut sebgai Kekaisaran Romanov. Sekarang, Rusia merupakan negara yang berpemerintahan Republik Semi Presidensial. Walaupun bersifat komunis, sistem pemerintahan Rusia tetap dibagi menjadi 3: Kekuasaan Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif. Pusat pemerintahan di Rusia pun berpusat di Kremlin.Moscow-Ibukota Federasi Rusia.

1. Kekuasaan Eksekutif:
Kekuasaan Eksekutif dari Federasi Russia dilaksanakan oleh pemerintah Federasi Rusia. Pemerintah Federasi Rusia terdiri dari ketua pemerintah Federasi Rusia beserta deputi pertama premiers dan wakil Ketua Pertama Pemerintah Diangkat oleh Presiden atas persetujuan duma Negara. Presiden Federasi Rusia adalah kepala Negara sebagai pejamin konstitusi dan hak-hak warga Negara dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi kedaulatan dan kemerdekaan Federasi Russia dan integritas Negara. Selain itu juga menjamin hubungan koordinasi dan hubungan antara badan-badan kekuasaan Negara, serta menentukan garis utama kebijakan domestic maupun luar negeri. Presiden dipilih selama empat tahun oleh warga Negara Federasi Russia atas dasar hak pilih universal. Seorang warga Negara Federasi Russia yang adalah 35 Tahun atau lebih tua dan yang telah tinggal secara permanen di Federasi Russia untuk setidaknya 10 tahun mungkin dipilih. Orang yang sama tidak dapat memegang jabatan presiden Federasi Russia untuk lebih dari dua periode.Di Rusia, warga negara berhak untuk berpatisipasi dalam Pemulu jika sudah mencapai usia 21 tahun.

2. Kekuasaan Yudikatif 
Badan Yudikatif adalah suatu badan yang memiliki sifat teknis yuridis yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan secara luas serta besifat independent dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Badan yudikatif ini termasuk dalam bidang ilmu hukum dari pada bidang politik kecuali di beberapa negara dimana Mahkamah Agung memainkan peranan politik berdasarkan konsep “yudicial review” (menguji ulang peraturan perundang undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yand ada di atasnya). Kekuasaan Yudikatif diserahkan kepada badan-badan peradilan. Mendelegasikan kekuasaan ini memang sangat perlu sebab Soviet Tertinggi hanya bersidang beberapa minggu setahun sehingga praktis tidak mungkin untuk menyelenggarakan kekuasaan yang luas itu.
Di negara komunis, peran seluruh lembaga kenegaraan diarahkan untuk kemajuan komunis, karenanya segala aktivitas serta alat kenegaraan termasuk penyelenggaraan hukum dan wewenang badan hukum merupakan prasarana untuk melancarkan perkembangan kearah komunis. Contohnya Uni Soviet (kini : Rusia), menurut Andrei Y. Vyshhinsk dalam The Law of The Soviet State “Sistem pengadilan dan kejaksaan merupakan alat yang kuat dari diktator proletar, dengan mana tercapainya tugas tugas sejarah dapat terjamin, tata hukum sosialis diperkuat dan pelanggar pelanggar undang undang di berantas”. Badan Yudikatif tidak dimaksudkan untuk melindungi kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Menurut H. Friedmann, dalam bukunya “Legal Theory“ HAM di Uni Soviet hanya dilindungi “sejauh tidak diselenggarakan secara bertentangan dengan tujuan hukum dan ekonomi”.
Mahkamah ASgung Rusia merupakan peradilan tertinggi di Rusia untuk kasus perdata, pidana, administratif dll yang berada di bawah yuridiksi umum.

3. Kekuasaan Legislatif (Majelis Federal)
Badan legislatif (parlemen) yaitu lembaga yang “legislate” atau lembaga yang membuat undang-undang yang mana anggota dari badan legislative itu merupakan representasi dari seluruh rakyat Indonesia dimanapun dia berada meskipun dia berada diluar negeri, karena pemilihan anggota badan legislative ini melalui pemilihan umum. 
Peran serta tugas badan Legislatif di Negara komunis seperti Uni-Soviet/Rusia sangat berlawanan dengan tugas badan legislatif di Negara-negara demokratis karena perbedaan ideologinya. Secara formal, badan legislatif Uni-Soviet atau kini Rusia adalah Soviet tertinggi sangat ditonjolkan peranannya sebagai organ kekuasaan Negara tertinggi (the highest organ of state power), yang merupakan perwujudan “kemauan rakyat tunggal”. Di negara dengan paham komunis badan legislatifnya atau di rusia disebut dengan Soviet tertinggi tidak hanya merupakan kekuasaan legislatif tunggal tetapi juga memiliki Eksekutif dan Yudikatif.
Karena konsentrasi kekuasaan berada di tangan badan legislatif maka sistem ini disebut sebagai pemerintahan majelis (Assembly Government). Soviet tertinggi mendelegasikan kekuasaannya menurut satu pola yang mirip dengan sistem konstitusionil di negara demokratis, yaitu sebagian besar kekuasaan eksekutifnya diserahkan kepada suatu kabinet (Council of Ministers) yang secara formil bertanggung jawab kepada Soviet Tertinggi. 
Anggota Soviet tertinggi berjumlah kira-kira 1300 orang dan dibagi dalam dua majelisyaitu Soviet of The Union (Majelis Rendah) dan Soviet of Nationalities (Majelis Tinggi) yang mewakili 15 negara bagian dan daerah-daerah otonom lainnya. Keanggotaannya mencakup anggota partai komunis dan orang-orang partai yang disetujui partai. Mereka dipilih untuk masa jabatan empat tahun dalam pemilihan yang bebas dan rahasia akan tetapi sistem pemilihan yang dipakai adalah calon tunggal untuk kursi, jadi tidak ada persaingan dalam perebutan kursi.
Anggota Soviet tertinggi itu memilih kira-kira 30 orang untuk bertindak sebagai presidium Soviet Tertinggi. Badan ini bertindak atas nama Soviet tertinggi selama badan itu tidak bersidang seperti misalnya menunjuk dan memberhentikan menteri, dia dapat membubarkan Soviet tertinggi kalau ada perselisihan antara kedua majelis dan mengadakan pemilihan umum baru, namun hal ini belum pernah terjadi. Kedudukan presidium Soviet tertinggi boleh dikatakan unik, sebab selain menyelenggarakan Soviet tertinggi tertentu, dia juga merupakan kepala negara kolektif. Dalam menjalankan fungsinya anggota-anggota presidium mempunyai kedudukan yang sama hanya dalam upacara formil dan protokoler seperti menyemat tanda jasa dan menerima tamu asing ketua presidium bertindak atas nama seluruh presidium. Dan dia juga biasanya disebut sebagai Presiden Uni Soviet.
, presidium mempunyai yudikatif untuk membatalkan aturan-aturan maupun keputusan kabinet kalau dianggap tidak sesuai dengan undang-undang, dan memberikan tafsiran yang mengikat mengenai undang-undang. Presidium secara formil bertanggung jawab pada soviet tertinggi. Hal ini dimungkinkan oleh karena anggota merangkap menjadi pimpinan partai komunis. Sekalipun Soviet Tertinggi secara formil merupakan organ yang memegang semua kekuasaan, dalam praktek dapat dilihat bahwa badan itu, karena pendeknya masa sidangnya sebenarnya dipimpin oleh Presidiumnya. Kabinet secara formil bertanggung jawab kepada Soviet tertinggi Presidiumnya dan menteri-menteri ditunjuk dan diberhentikan oleh badan tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya, kabinet memainkan peran yang lebih dominan. Dalam praktek, badan legislatif komunis baik di uni soviet maupun negara-negara komunis lainnya yang pada umumnya mengikuti pola Uni Soviet tidak bertindak sebagai badan yang menonjolkan peranan sebagai badan legislatif ataupun sebagai badan pengontrol dan badan proteksi terhadap pemerintah, akan tetapi dia merupakan alat untuk menjalin masyarakat ramai dengan aparatur pemerintahan.

Link:
https://id.wikipedia.org/wiki/Rusia#Kekaisaran_Rusia
Nasya Desiria, 12 G 

No comments:

Post a Comment